in , , ,

Jawab Isu KPK Sepi OTT, Firli Bahuri Buka-bukaan soal Tahun 2018: Biaya Politik Itu Mahal

Bird.Petir.co- Di bawah pimpinan Firli Bahuri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali dipertanyakan karena jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Menjawab hal tersebut, Firli mengatakan intensitas OTT diketahui tinggi pada waktu-waktu tertentu berbarengan dengan acara politik berskala besar.

Selain itu, Firli menegaskan OTT bukanlah acuan kinerja dari KPK.

Dikutip dari acara Special Report iNews, Kamis (4/6/2020), awalnya Firli menjelaskan berdasarkan survei yang ia lakukan, ditemukan ada waktu-waktu tertentu sering terjadi OTT.

“Kami selalu melakukan evaluasi terkait dengan kinerja capaian KPK,” kata Firli.

“Ada tahun-tahun tertentu yang OTT-nya banyak.”

Ia menyebutkan pada tahun 2009, 2014, 2016, 2017, dan 2018 adalah waktu dimana OTT banyak terjadi.

“Di tahun 2018 itu tidak kurang dari 30 kali kita OTT dan melibatkan kurang lebih 29 kepala daerah,” ungkap Firli.

Firli kemudian mengungkit soal acara politik besar-besaran yang terjadi pada tahun itu, yakni Pemilu.

Tidak hanya di tahun 2018, di empat tahun lainnya yang ia sebutkan, berbarengan dengan banyaknya OTT, terjadi juga pesta politik berskala besar.

“Ternyata 2018 itu ada kegiatan yang sangat tinggi, ada kegiatan politik antara lain pemilu, 2017 pilkada serentak, 2016 pilkada serentak, 2014 kegiatan politik,” papar Firli.

Firli menyimpulkan seusai masing-masing dari mereka yang telah mendapatkan kekuasaan, sengaja memanfaatkannya untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapat posisi tersebut.

“Artinya cost (biaya) politik itu mahal,” ujar dia.

“Sehingga para pihak yang akan bertarung mungkin saja menggunakan kesempatan di agenda-agenda itu,” sambungnya.

OTT Tetap Penting

Perwira tinggi Polri tersebut mengatakan bahwa OTT menurutnya memang penting.

Dan ia menegaskan tidak pernah berniat untuk mengurangi OTT.

“Kita tetap ada, OTT kita tidak pernah menyurutkan untuk kegiatan tangkap tangan seseorang yang melakukan tindak pidana,” ujar Firli.

“Apakah ini harus surut? Tidak, seketika kita mendapat informasi bahwa ada peristiwa pidana korupsi, pasti kita akan melakukan penindakan,” terang dia.

Namun di samping OTT, Firli kembali mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya berupa OTT saja.

Luhut Sindir Banyak Pengamat Kritik Pemerintah, Tapi Tak Pakai Data

Tiga Bandar Narkotika 219 Kg Ganja Dituntut Hukuman Mati