in , ,

Komisi VIII Sesalkan Menag Umumkan Pembatalan Haji tanpa Rapat dengan DPR

Bird.Petir.co- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengingatkan Menag bahwa keputusan penyelenggaraan haji untuk WNI harus terlebih dahulu dirapatkan dengan Komisi VIII DPR RI.

“Untuk memastikan kelanjutan pelaksanaan¬† haji tahun ini sebagaimana komitmen pada rapat kerja sebelumnya dan terkait dengan kebijakan strategis pelaksanaan haji harus berkonsultasi dengan DPR RI sebagaimana diatur UU Haji dan Umrah tahun 2019,” kata Ace di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Dia mengakui Menag telah mengirimkan surat kepada Komisi VIII DPR untuk mengadakan rapat penyelenggaraan haji. Namun, DPR ketika itu masih reses. Hanya saja, sesuai ketentuan perundang-undangan, keputusan itu harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPR RI.

“Sampai saat ini belum ada surat persetujuan tersebut,” katanya.

Karena itu Ace menyayangkan tindakan Menag yang mengumukan keputusan pembatalan haji tahun ini tanpa rapat dengan pihaknya.

“Tentu kami menyesalkan atas sikap Menteri Agama yang mengumumkan kebijkan ini tanpa terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII,” tandasnya.

     Copy Link

logo

Cek Fakta
News
Ramadan
Bisnis
ShowBiz
Bola
Foto
Tekno
Video
Hot
Disabilitas
Global
Otomotif
On Off
Pilkada
Surabaya
Regional
Lifestyle
Health
Citizen6
TV
Properti

BREAKING NEWSKEMENTERIAN AGAMA BATALKAN PEMBERANGKATAN HAJI TAHUN INI

Komisi VIII Sesalkan Menag Umumkan Pembatalan Haji tanpa Rapat dengan DPR

Oleh Delvira Hutabarat pada 02 Jun 2020, 11:18 WIB

Ace Hasan Syadzily

Bird.Petir.co- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengingatkan Menag bahwa keputusan penyelenggaraan haji untuk WNI harus terlebih dahulu dirapatkan dengan Komisi VIII DPR RI.

“Untuk memastikan kelanjutan pelaksanaan haji tahun ini sebagaimana komitmen pada rapat kerja sebelumnya dan terkait dengan kebijakan strategis pelaksanaan haji harus berkonsultasi dengan DPR RI sebagaimana diatur UU Haji dan Umrah tahun 2019,” kata Ace di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Dia mengakui Menag telah mengirimkan surat kepada Komisi VIII DPR untuk mengadakan rapat penyelenggaraan haji. Namun, DPR ketika itu masih reses. Hanya saja, sesuai ketentuan perundang-undangan, keputusan itu harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPR RI.

“Sampai saat ini belum ada surat persetujuan tersebut,” katanya.

Karena itu Ace menyayangkan tindakan Menag yang mengumukan keputusan pembatalan haji tahun ini tanpa rapat dengan pihaknya.

“Tentu kami menyesalkan atas sikap Menteri Agama yang mengumumkan kebijkan ini tanpa terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII,” tandasnya.

Tega! Pekerja di China Dipaksa Makan Cacing Hidup Karena Gagal Penuhi Target Penjualan

Teror di Polsek Daha Selatan, Pelaku Berusia 19 Tahun dan Temukan Bendera Hitam ISIS