Menakar Keamanan Data 40 Juta Peserta Kartu Pra Kerja

21

Data pendaftar Kartu Prakerjadigunakan secara lintas Kementerian/Lembaga untuk keperluan sinkronisasi penerima bantuan sosial (bansos). Hal itu dilakukan untuk memastikan agar program-program pemerintah lebih tepat sasaran dan merata.

Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja, Rudy Salahuddin mengatakan data penerima Kartu Prakerja akan aman meskipun digunakan lintas kementerian. Dia menyebut telah meminimalisir segala risiko seperti kemungkinan terjadinya kebocoran data.

“Prinsipnya, PMO (Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja) harus melakukan penelaahan data dari sisi legal atau data dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan data pribadi. Ini agar PMO akuntabel dalam pertukaran data dan mitigasi risiko kebocoran data yang sangat marak saat ini,” kata Rudy dalam webinar Kartu Prakerja, Selasa (10/11/2020).

Saat ini Kementerian/Lembaga yang kerja sama dengan PMO dalam rangka sinkronisasi data penerima bansos yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kependudukan sipil dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rangka verifikasi data pelajar dan mahasiswa.

Kemudian ada Kementerian Agama untuk data peserta pesantren, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pekerja, dan Kementerian Sosial terkait sinkronisasi bansos lainnya.

Kemudian, Kementerian BUMN terkait sinkronisasi daftar hitam alias blacklist kepesertaan Kartu Prakerja yang tidak boleh diterima oleh direksi dan komisaris perusahaan pelat merah.

Tak ketinggalan, data Kartu Prakerja juga disinkronkan dengan data di PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) karena Anggota TNI/Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) tak boleh menerima Kartu Prakerja.

Sumber: detik.com

You might also like
close