Tenang, Tahun Depan Masih Ada BLT hingga Bansos Tunai

22

Sebagai jaring pengaman sosial akibat Pandemi covid-19, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ke 1,4 juta warga.

Sampai saat ini, PT Pos Indonesia telah menyalurkan BST tahap 7 sebesar Rp440.124.600.000 untuk wilayah Subang, Jawa Barat. Pada tahap 8 BST akan ada tambahan bantuan yang berasal dari BLT Dana Desa.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa bantuan sosial tunai ini merupakan kolabarasi di era Kementerian Indonesia Maju. Ini menunjukan bahwa pemerintah mempunyai komitmen tinggi dalam program bantuan sosial.

“Dari Kemendesa PDTT ada dana desa yang disalurkan sebagai jaring pengaman sosial dalam penanganan Covid 19. Ada sebagian dana desa yang sudah habis dan selanjutnya diambil alih Kementerian Sosial,” katanya di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Menteri Sosial Juliari P Batubara menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah hingga perangkat RT, RW, desa/kelurahan untuk melakukan verivali terhadap 9 juta warga miskin dalam DTKS, karena mereka yang mengetahui keberadaan warga miskin di lingkungannya.

“Adanya kolaborasi Kemensos dan Kemendes PDDT ini adalah petunjuk dari presiden. Program dari pemerintah pusat ini didukung langsung oleh pemerintah daerah bantuan sosial ini. Program ini merupakan program jaring pengaman sosial dalam penangan covid 19,” katanya.

Wakil Gubenur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan antara lain dengan adanya pemekaran dan otonomi baru.

“Wagub mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial karena provinsi Jawa Barat memperoleh bantuan sosial paling besar,” katanya.

Untuk Provinsi Jawa Barat mendapat Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI berupa, pogram Sembako sejumlah 3.307.882 KPM, dengan nilai Rp7.608.128.600. Bantuan Sosial Tunai Sejumlah 1.523.749 KPM, dengan nilai Rp5.485.496.400.000. Lalu, Banntuan Sosial Tunai (Non PKH) Sejumlah 1.801.806 KPM, dengan nilai Rp.900.903.000.000 serta PKH sejumlah 1.751.842 KPM dengan nilai Rp1.268.972.600.000,-

Laman: 1 2

You might also like
close